Beras Impor Jangan Disalurkan saat Musim Panen

Jakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal 

Kementerian Pertanian melalui Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Kebijakan impor beras disebabkan terjadi kelangkaan beras, sehingga harganya terus merangkak naik. 

Pada forum diskusi bulanan yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di Jakarta, Kamis (18/1), Guru Besar Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin menganggap kebijakan impor bagi ekonom bukan hal yang baru. Namun, ia berharap agar ada perbaikan ke depannya. 

Beras Impor Jangan Disalurkan saat Musim Panen (Sumber Gambar : Nu Online)

Beras Impor Jangan Disalurkan saat Musim Panen

"Perbaiki produksi, merevisi inpres, revisi Harga Eceran Tertinggi (HET), baru dipantau secara ketat," katanya. 

Selain itu, menurut Bustanul Arifin, impor beras yang dilakukan pemerintah sebaiknya jangan disalurkan pada saat musim panen. Sebaliknya, katanya, harus digunakan untuk stabilisasi harga. 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia ini berharap agar pemerintah membenahi manajemen stok karena hal tersebut menjadi sangat penting bagi pemerintah dan bulog. 

Pada forum yang mengusung tema Impor Beras: Antara Klaim Swasemba Pangan, Gagal Panen, atau Permainan Mafia ini, Bustanul menganggap tidak adanya mafia yang bermain dibalik melonjaknya harga beras. 

"Biasanya kalau digertak dengan impor harga menurun, tapi sampai hari ini harga gak turun-turun. Berarti jangan-jangan barang gak ada barang beneran. Masa mafia mau memainkan selama itu, kan gak mungkin juga logikanya," jelasnya. (Husni Sahal/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal PonPes, Daerah, Sunnah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

NU Sumedang Gelar Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Ringan

Sumedang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal - Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Sumedang memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, HIV/AIDS, dan sosialisasi undang-undang tindak pidana ringan (tipiring). Mereka bertujuan untuk menggugah kesadaran hukum terutama di kalangan pelajar di Sumedang.

Acara yang bertempat di Gedung Islamic Center Sumedang ini dihadiri seribu pelajar yang mewakili sekolah-sekolah setingkat SMA yang ada di Sumedang.

NU Sumedang Gelar Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Ringan (Sumber Gambar : Nu Online)

NU Sumedang Gelar Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Ringan

Ketua LPBHNU Sumedang Jandri Ginting sebagai penggagas kegiatan ini mengatakan bahwa penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Harlah Ke-93 NU. Sasaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah pelajar. Para pelajar biasanya ingin mencoba dan menikmati hal-hal baru.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Para pelajar sekarang dijadikan objek pemasaran narkoba. Sebab itu NU tertantang untuk mengingatkan bahaya narkoba kepada kaum pelajar dengan cara mengadakan kegiatan ini.

“Para pelajar sekarang banyak yang terjerat pidana ringan. Hal itu mungkin disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang undang-undang tindak pidana ringan (tipiring). Dalam kesempatan penyuluhan ini disosialisasikan juga tentang undang-undang tipiring,” tandas Jandri.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua NU Sumedang H Sadulloh dan Sekda Kabupaten Sumedang H Zaenal Alimin.

H Sadulloh mengatakan bahwa NU Sumedang siap memerangi narkoba. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, akan muncul kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan oleh narkoba tersebut.

“Gara-gara orang mengonsumsi narkoba, orang tersebut bisa membunuh, mencuri, memerkosa, dan berbuat kejahatan lainnya. Karena itu stop narkoba dari sekarang,” kata H Sadulloh.

Sementara Zainal Alimin berpesan agar berhati dengan pikiran karena pikiran bisa menjadikan perkataan. Perkatan bisa memunculkan perbuatan yang membuatnya menjadi terbiasa. “Mari berpikir positif dan jauhi narkoba supaya nasib kita menjadi orang-orang yang baik.” (Ayi Abdul Kohar/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal Sunnah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

PWNU NTB Tunggu Langkah Konkret BPN NTB

Mataram, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat menyambut baik seminar LPBHNU NTB yang dihadiri Kepala BPN NTB, Kepolisian, dan pengadilan tinggi agama NTB ini. Pihak PWNU NTB berharap instansi terkait seperti BPN NTB dan pihak aparat untuk melakukan aksi nyata dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Lombok dan sekitarnya.

Ketua PWNU NTB TGH Achmad Taqiuddin Mansur menyatakan terima kasih kepada para hadirin atas perhatiannya pada isu pertanahan di kawasan NTB. Taqiuddin Mansur menilai isu pertanahan merupakan persoalan masyarakat yang sangat krusial dan agak rumit.

PWNU NTB Tunggu Langkah Konkret BPN NTB (Sumber Gambar : Nu Online)

PWNU NTB Tunggu Langkah Konkret BPN NTB

“Kami berharap khususnya narasumber dan instansi terkait tidak berhenti sampai pada seminar, tetapi perlu ada tindak lanjutnya,” kata Taqiuddin Mansur di akhir seminar di aula kantor PWNU NTB jalan Pendidikan nomor 6 Mataram, Senin (16/3).

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Ia juga mendukung inisiatif awal dari Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) NTB untuk mengangkat wacana pertanahan di NTB. Langkah konkret ke depan, kata Mansur, LPBHNU NTB perlu melakukan pendampingan di masyarakat soal pertanahan.

Sementara Ketua BPN NTB Budi Suryanto menyatakan siap menjalankan tugas sesuai undang-undang. Saat ini, menurutnya, ia baru menjajaki masalah pertanahan di NTB. “Saya baru 5 bulan tugas di sini.”

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Ia berjanji akan segera menyelesaikan persolan tanah dan melakukan pendekatan berbasis spiritual, secara kekeluargaan, dan sejenisnya. Kalau dengan cara ini juga buntu, penyelesaian secara hukum merupakan jalan terakhir.

“Karena BPN tidak berwewnang untuk memutuskan perkara hukum melainkan menerbitkan sertifikat jika sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menekankan kepada jajarannya untuk manata ketertiban administrasi agar tidak ada sertifikat ganda,” tandas Budi. (Hadi/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal Sunnah, Budaya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

SKPD Way Kanan: Jangan Kalah Gesit dengan Ansor

Way Kanan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pengguna anggaran/barang yang melaksanakan fungsi eksekutif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dengan dukungan dimilikinya tersebut, ujar Fadilatul Rahman Fikri dari Komunitas Pemuda Ramik Ragom Kabupaten Way Kanan, Lampung, gerakan dilakukan semestinya tidak kalah dengan upaya-upaya nyata Pemuda Ansor.

SKPD Way Kanan: Jangan Kalah Gesit dengan Ansor (Sumber Gambar : Nu Online)

SKPD Way Kanan: Jangan Kalah Gesit dengan Ansor

"Dengan kewenangan mengelola anggaran sendiri, seharusnya SKPD Way Kanan cepat tanggap dalam realisasi APBD. Bukan malah terseok-seok, bahkan terkesan kalah sprint (berlari cepat) dengan Gerakan Pemuda Ansor Way Kanan dalam kerja-kerja sosial yang tanpa dukungan anggaran daerah sekalipun, tetap ikhlas berbuat yang bermanfaat bagi publik," kata dia, di Blambangan Umpu, Ahad (23/7).

Ia menyebut, tanpa ditunjang APBD, kiprah GP Ansor di Way Kanan selalu ada dan terpublikasikan, antara lain, donor darah, berbagi buku migrasi aman bagi 227 kepala kampung, 14 camat dan 89 SMA sederajat, sedekah oksigen, menggalang bantuan dana untuk penderita tumor, hingga menyelenggarakan Bimbingan Belajar Pasca Ujian Nasional (BPUN) bagi pelajar kurang mampu tapi berprestasi.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

"Pemimpin berkompeten sangat penting dimiliki tiap-tiap SKPD untuk dapat memanajemen kegiatan program-program kerakyatan sebagai pelaksanaan visi misi pemerintah Kabupaten Way Kanan periode 2016-2021," kata Rahman lagi.

Menurut dia pula, publikasi kegiatan SKPD juga penting dipublikasikan. "Ini era transparansi, masyarakat wajib tahu dan mencari tahu kegiatan SKPD yang didanai baik dari APBD atau APBN sebagai fungsi kontrol. Ketidakmampuan SKPD menerjemahkan visi misi pemerintah berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Menjelang pelantikan Bupati Raden Adipati Surya dan Wakil Bupati Edward Anthony pada Rabu 17 Februari 2016, Ketua Komisi A DPRD Way Kanan, Hendra juga menyatakan tugas berat harus dilakukan pasangan tersebut ialah menyusun kabinet sesuai bidang dan keahlianya supaya mampu menerjemahkan dan melaksanakan rencana program kerja dalam kepemimpinan lima tahun mendatang. (Syuhud Tsaqafi/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal AlaSantri, Sunnah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Tokoh Agama Jangan Ikut Sembahyangi Jenazah Koruptor

Jakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal. Untuk mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tokoh agama diharapkan tidak menghadiri sembahyang jenazah mereka yang terbukti korupsi. Tokoh agama perlu mengambil tindakan tersebut sebagai upaya strategis di tengah masyarakat.

Tokoh Agama Jangan Ikut Sembahyangi Jenazah Koruptor (Sumber Gambar : Nu Online)

Tokoh Agama Jangan Ikut Sembahyangi Jenazah Koruptor

Hal ini dikemukakan oleh KH. Malik Madani, Katib Aam PBNU dalam diskusi terbuka dengan tajuk ‘Meneguhkan Gerakan Agama Antikorupsi’ yang diselenggarakan Lakpesdam NU di gedung PBNU, Kamis (22/11) petang.

“Putusan NU mengatakan demikian. Jadi sembahyang jenazah koruptor cukup dilakukan kalangan orang awam saja,” kata Katib Aam di hadapan sedikitnya empat puluh orang peserta diskusi yang juga dihadiri oleh penasihat KPK, tokoh agama Katolik dan Konghucu.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Menurut Kiai Malik, para tokoh agama bukan hanya menggemakan suara moral antikorupsi. Mereka juga bisa mengambil peran konkret dalam mengatasi persoalan korupsi. Para tokoh agama, kiai, pendeta, biksu, bisa antara lain memboikot pengurusan jenazah koruptor.

Kiai Malik menambahkan, putusan NU itu tidak berarti melarang masyarakat untuk menyembahyangkan jenazah koruptor. Karena, pengurusan jenazah itu wajib kifayah mulai dari pemandian, pengafanan, penyembahyangan, dan penguburan. Hanya saja, wajib kifayah itu menjadi gugur saat diwakili oleh segelintir masyarakat.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

“Putusan NU itu berlaku bagi kalangan kiai saja. Untuk umat Islam yang bukan kiai atau tokoh agama, tetap berkewajiban untuk mengurusi jenazah koruptor,” imbuhnya.

Putusan NU itu bernilai strategis karena kiai, ulama, dan tokoh agama merupakan barisan terdepan dalam kehidupan keberagamaan di tengah masyarakat. Cara-cara konkret tokoh agama seperti itu tidak bisa dianggap sepele. Tindakan itu cukup menggentarkan mereka yang berniat korupsi mengingat masyarakat Indonesia masih terbilang religius yang menggantungkan upacara-upacara keagamaan kepada tokoh agama, tegasnya.

Redaktur: A. Khoirul Anam

Penulis ? ? : Alhafiz Kurniawan

Dari Nu Online: nu.or.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal Sejarah, Sunnah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Pelajar NU Pacitan Layangkan Protes ke Bupati soal Pornoaksi

Pacitan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal. Pelajar NU di Pacitan, Jawa Timur, gerah dengan pemerintah daerah setempat yang memberikan izin kepada salah satu perusahaan sepeda motor ternama yang menggelar peluncuran produk sepeda motor baru dengan menampilkan pertunjukkan yang mengarah kepada unsur pornoaksi. Pasalnya, selain digelar di tempat terbuka, alun-alun kota, acara tersebut juga disaksikan oleh anak-anak dibawah umur.

Pelajar NU Pacitan Layangkan Protes ke Bupati soal Pornoaksi (Sumber Gambar : Nu Online)

Pelajar NU Pacitan Layangkan Protes ke Bupati soal Pornoaksi

Keresahan dan keprihatinan Pelajar NU Pacitan sangat beralasan, sebab selama ini Pacitan dikenal sebagai daerah yang masih menjunjung tinggi norma agama dan kearifan budaya lokal yang santun. Mereka tidak ingin pacitan menjadi seperti kota-kota besar yang terlalu bebas mempertontonkan aksi vulgar gadis berbusana minim didepan khalayak dan anak kecil.

“Sebagai organisasi kepemudaan dan pelajar, IPNU-IPPNU Pacitan sangat menyayangkan adanya kejadian ? dan acara tersebut,” kata Ketua IPNU Pacitan, Amrudin di Pacitan, Senin (5/8) malam.

Sebagai wujud keperihatinan atas kelalaian dan lemahnya pengawasan perizinan acara tersebut. IPNU-IPPNU Pacitan segera mengambil sikap dengan melayangkan surat protes kepada Bupati Pacitan dengan tembusan kepada Kapolres Pacitan, Dandim 0801 Pacitan, Kepala Satpol PP, Kepala PM dan Perizinan Pacitan, dan Ketua MUI Pacitan.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

IPNU-IPPNU Pacitan melalui surat bernomor: 21/PC/C/7354-7455/VII/XI/2016, berisi tiga point, Antara lain, pertama, meminta Bupati memperhatikan proses pemberian ijin kegiatan (memberikan syarat bahwa kegiatan tidak mengandung unsur pornografi/pornoaksi dan/atau syarat lainya.

Kedua, meminta agar dilakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat, dan dapat menghentikan secara langsung jika didapati unsure melanggar hukum.

Ketiga, memberikan peringatan sampai dengan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan, sekaligus sebagai peringatan untuk pihak yang akan menyelengarakan acara serupa.

“Badan PM dan perizinan Pacitan berkilah, hanya berwenang memberikan izin atas pengunaan alun-alun, dan tidak sampai pada isi acara itu berbentuk apa. Ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan di Pacitan begitu lemah dan tidak adanya kontrol atas acara itu,” jelas Amrudin dengan nada geram.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Apalagi, lanjut Amruddin, bila dalam perizinan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat pengajuan izin acara, maka acara yang dimaksud boleh dibubarkan, lebi-lebih acara tersebut sudah mengandung unsur pornoaksi yang dapat mempengaruhi moral dan ahlak masyarakat.

Sementara itu, IPNU-IPPNU menganggap Polres Pacitan sebagai pihak yang paling bertangungjawab atas kejadian ini. Sebab walaupun acara tersebut digelar ditempat yang hanya berjarak 100 meter dari Mapolres Pacitan, pihak yang berwajib seakan tutup mata dengan alasan tidak mengetahui apabila acara sampai terjadi seperti itu.

“Kami sudah melayangkan surat ke Kapolres Pacitan dan hanya diterima oleh Kasi umum dan tidak bertemu dengan Kapolres. Pihak polres hanya menjanjikan akan mengkonfirmasi lewat telpon. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi. Tapi surat sudah masuk dan akan dinaikkan” imbuhnya.

Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Amrudin berharap kepada Pemerintah Daerah dan seluruh element masyarakat untuk bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang berasaskan toleransi, sopan-santun dan tidak lepas dari nilai agama.

“Bila kejadian serupa masih terulang kembali, maka tidak menutup kemungkinan IPNU-IPPNU akan melakukan langkah yang lebih tegas lagi.” tandasnya.

Seperti diketahui, pada Sabtu 3 September 2016 lalu, aksi vulgar dengan menampilkan model leadis wash ? yang beraksi diatas motor saat peluncuran sebuah produk sepeda motor ternama berhasil diabadikan oleh beberapa orang penonton. Gambar yang diambil lewat kamera HP itu kemudian di unggah di media sosial facebook, dan terjadilanh pro kontra atas penyelenggaraan acara tersebut.?

Tidak sedikit masyarakat yang memberikan komentar negatif dengan aksi tersebut. Apalagi kegiatan itu digelar di alun-alun kota Pacitan yang notabene sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan tempat Ibadah umat muslim Pacitan. (Zaenal Faizin/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal Sunnah, Halaqoh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Ratusan Siswa-siswi Baru SMAN 8 Jakarta Ngaji Kritis Keindonesiaan

Jakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal - Sebelum memasuki rutinitas belajar, ratusan siswa dan siswi baru SMAN 8 angkatan 2017-2018 mendiskusikan masalah keindonesiaan di Jalan Taman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/7) pagi. Mereka yang berasal dari berbagai jurusan menyampaikan imajinasi mereka terkait keindonesiaan dari pelbagai sudut pandang.

Sebagian siswa menyoroti masalah ujaran kebencian di media sosial. Ada juga pelajar yang mengamati perilaku para pemuka agama yang jauh dari semangat agama itu sendiri. Sementara sebagian lagi mempertanyakan perilaku orang-orang dewasa yang justru memberikan contoh buruk bagi kalangan remaja dan anak-anak.

Ratusan Siswa-siswi Baru SMAN 8 Jakarta Ngaji Kritis Keindonesiaan (Sumber Gambar : Nu Online)

Ratusan Siswa-siswi Baru SMAN 8 Jakarta Ngaji Kritis Keindonesiaan

Diskusi ini fasilitasi oleh sejumlah narasumber dari Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) dan Angkatan 88.

“Kami dari LKSB mengajak kita semua untuk bersama-sama peduli terhadap kondisi lingkungan sosial kebangsaan kita. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan dialog kebangsaan bagi remaja dengan memberikan dan menanamkan wawasan kebangsaan dan kenusantaraan,” kata Direktur Eksekutif LKSB Abdul Ghopur.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Menurut Ghopur yang kini Wakil Ketua Bidang Litbang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU (LPBHNU), diskusi-diskusi keindonesiaan ini penting agar di masa mendatang bangsa ini masih memiliki harapan besar akan majunya peradaban bangsa Indonesia yang santun dan ramah.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal

Diskusi keindonesiaan ini terselenggara atas inisiatif alumni SMA N 8 Angkatan 88. Alumni SMA N 8 Angkatan 88 mengamati terus gejala keindonesiaan belakangan ini. Mereka prihatin atas fenomena yang belakangan tercederai oleh sejumlah aksi intoleran, upaya-upaya melemahkan dasar-dasar negara, dan ancaman disintegrasi.

“Saya sebagai alumni SMA 8 Angkatan 88 merasa sangat concern dengan maraknya perilaku yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa sehingga saya merasa diperlukan usaha-usaha untuk merekatkan kembali integritas bangsa. Ini saya mulai dari siswa-siswi baru almamater kami, SMA 8,” kata Midi Haryani, dokter spesialis kulit dan penyakit kelamin, yang mewakili alumni SMAN 8 Angkatan 88. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal Sunnah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tegal